Aceh, 9–10 Desember 2024 – Balai Bahasa Provinsi Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tim dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hadir secara langsung untuk memfasilitasi proses pembangunan Zona Integritas tersebut.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 9–10 Desember 2024, dengan berbagai agenda penting yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh.
Dukungan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kehadiran tim fasilitator dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi langkah signifikan dalam mendukung pembangunan ZI-WBK. Tim ini memberikan arahan, supervisi, dan evaluasi terkait langkah-langkah yang harus diimplementasikan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh agar dapat memenuhi indikator keberhasilan dalam meraih predikat WBK.
Fasilitasi ini mencakup:
- Sosialisasi Prinsip ZI-WBK – Penjelasan mengenai pentingnya membangun integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai salah satu prioritas reformasi birokrasi.
- Evaluasi dan Pendampingan – Peninjauan dokumen, kebijakan, serta pelaksanaan layanan di Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk memastikan kesesuaian dengan standar ZI-WBK.
- Penyusunan Strategi Implementasi – Penyusunan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan, termasuk inovasi layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Komitmen Balai Bahasa Provinsi Aceh
Dalam upaya mewujudkan ZI-WBK, Balai Bahasa Provinsi Aceh terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh menegaskan bahwa semangat reformasi birokrasi ini bukan sekadar tuntutan formal, melainkan bagian dari komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami siap bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan Zona Integritas. Proses ini akan menjadi landasan kuat dalam membangun lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Harapan Menuju WBK
Dengan adanya dukungan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh optimis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi unit kerja lainnya untuk membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
Pembangunan ZI-WBK bukan hanya tentang pemenuhan standar birokrasi, tetapi juga tentang menciptakan perubahan budaya kerja yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, Balai Bahasa Provinsi Aceh yakin dapat mencapai tujuan tersebut pada akhir proses evaluasi.
Kegiatan ini menegaskan bahwa Balai Bahasa Provinsi Aceh siap melangkah maju dalam pembangunan Zona Integritas, membawa semangat perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berintegritas. Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah ini demi tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi di Aceh.