Balai Bahasa Provinsi Aceh

Tag: ZI-WBK

  • Balai Bahasa Provinsi Aceh Kembali Siap Menuju ZI-WBK

    Balai Bahasa Provinsi Aceh Kembali Siap Menuju ZI-WBK

    Aceh, 9–10 Desember 2024 – Balai Bahasa Provinsi Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tim dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hadir secara langsung untuk memfasilitasi proses pembangunan Zona Integritas tersebut.

    Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 9–10 Desember 2024, dengan berbagai agenda penting yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Aceh.

    Dukungan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

    Kehadiran tim fasilitator dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi langkah signifikan dalam mendukung pembangunan ZI-WBK. Tim ini memberikan arahan, supervisi, dan evaluasi terkait langkah-langkah yang harus diimplementasikan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh agar dapat memenuhi indikator keberhasilan dalam meraih predikat WBK.

    Fasilitasi ini mencakup:

    1. Sosialisasi Prinsip ZI-WBK – Penjelasan mengenai pentingnya membangun integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai salah satu prioritas reformasi birokrasi.
    2. Evaluasi dan Pendampingan – Peninjauan dokumen, kebijakan, serta pelaksanaan layanan di Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk memastikan kesesuaian dengan standar ZI-WBK.
    3. Penyusunan Strategi Implementasi – Penyusunan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan, termasuk inovasi layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

    Komitmen Balai Bahasa Provinsi Aceh

    Dalam upaya mewujudkan ZI-WBK, Balai Bahasa Provinsi Aceh terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh menegaskan bahwa semangat reformasi birokrasi ini bukan sekadar tuntutan formal, melainkan bagian dari komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Kami siap bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan Zona Integritas. Proses ini akan menjadi landasan kuat dalam membangun lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

    Harapan Menuju WBK

    Dengan adanya dukungan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh optimis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi unit kerja lainnya untuk membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

    Pembangunan ZI-WBK bukan hanya tentang pemenuhan standar birokrasi, tetapi juga tentang menciptakan perubahan budaya kerja yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, Balai Bahasa Provinsi Aceh yakin dapat mencapai tujuan tersebut pada akhir proses evaluasi.

    Kegiatan ini menegaskan bahwa Balai Bahasa Provinsi Aceh siap melangkah maju dalam pembangunan Zona Integritas, membawa semangat perubahan menuju pelayanan yang lebih baik dan berintegritas. Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah ini demi tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi di Aceh.

  • Balai Bahasa Provinsi Aceh Laksanakan Pencanangan ZI-WBK Pada 24 November 2023

    Balai Bahasa Provinsi Aceh Laksanakan Pencanangan ZI-WBK Pada 24 November 2023

    Sebanyak 35 tokoh, mewakili berbagai sektor dari perwakilan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, akademisi, forum taman baca, hingga insan media, bersama dengan lebih dari 40 pegawai Balai Bahasa Provinsi Aceh, memenuhi ruang acara dengan semangat penuh. Acara ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Diprakarsai oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Drs. Umar Solikhan, M.Hum., acara dimulai dengan pemaparan mendalam dan diakhiri dengan momen penandatanganan Komitmen Bersama, menciptakan jejak komitmen sejati menuju tujuan luhur.

    Dalam pemaparan yang kaya akan kewibawaan, Drs. Umar Solikhan, M.Hum., memberikan wawasan mendalam tentang ZI-WBK. Ia menyoroti esensi dan urgensi Zona Integritas, membimbing para peserta untuk memahami betapa pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

    Momentum krusial selama acara adalah penandatanganan Komitmen Bersama oleh semua peserta. Langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan ikrar nyata untuk bekerja bersama menuju Zona Integritas. Komitmen ini mencerminkan tekad untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Penandatanganan ini menjadi saksi bisu bahwa kerjasama lintas sektor dan keberagaman disiplin ilmu adalah kunci dalam mencapai tujuan besar ini.

    Acara ini juga menjadi platform bagi lebih dari 40 pegawai Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk terlibat aktif dan menunjukkan dukungan mereka terhadap misi ZI-WBK. Peran mereka sebagai pilar utama dalam masyarakat menjadi kunci sukses dalam merangkul berbagai elemen untuk bersatu dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berintegritas.

    Dengan semangat yang tulus dan tekad yang kuat, langkah-langkah konkret telah diambil menuju Zona Integritas. Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan, tetapi sebuah momentum yang akan memberikan dampak positif dalam perjalanan panjang mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

  • Musyawarah Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK

    Musyawarah Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK

    Balai Bahasa Provinsi Aceh (BBPA) mengadakan rapat pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK, Rabu (10/02/21) di Aula Abdul Djunaidi. Agenda utama rapat yaitu pemilihan anggota tim pembangunan ZI-WBK masa kerja tahun 2021.

    Sebelum proses pemilihan, Kepala BBPA, Karyono, S.Pd., M.Hum menekankan kembali pentingnya pembangunan ZI-WBK bagi organisasi/unit kerja pemerintah.

    “Bagi BBPA, pembangunan zona integritas dan wilayah yang bebas dari korupsi bukanlah tujuan, melainkan salah satu sarana dalam meningkatkan layanan dan kinerja agar visi kantor kita tercapai serta keberadaan kita benar-benar bermanfaat bagi masyarakat”, katanya dalam pengantar rapat.

    “Kami akan mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas kerja secara bertahap agar teman-teman lebih bersemangat dan nyaman dalam melaksanakan tugas selama berada di kantor. Untuk itu, hari ini kita akan memilih tim kerja agar proyek ini dapat segera kita mulai,” tambahnya.

    Setelah berdiskusi tentang tata cara pemilihan, forum akhirnya memutuskan untuk melakukan proses pemilihan secara musyawarah dan mufakat. Susunan tim yang terpilih terdiri dari Ketua: Baun Thoib Soaloon SGR; Sekretaris: Cut Ida Agustina; Koordinator Manajemen Perubahan: Murhaban; Koordinator Penataan Tata Laksana: Riki Fernando; Koordinator Pelayanan: Safrizal: Koordinator Manajemen SDM: Muslim; Koordinator Akuntabilitas Kinerja: Zulfan; dan Koordinator Pengawasan: Rahmat.

    Kepala BBPA menyarankan agar tim yang sudah terpilih segera bekerja dan mempersiapkan rencana kerja dan kelengkapan administrasi pendukung yang diperlukan.

    Rapat ini diawali dengan pengenalan 4 CPNS formasi 2020 dan 2 PPNPN baru yang telah mulai bertugas per 1 Februari 2021 sekaligus penyerahan SK secara simbolis.

    CPNS menduduki jabatan pengkaji bahasa dan sastra sebanyak dua orang, satu pengelola barang milik negara (BMN), dan satu lagi penyusun anggaran dan pelaporan. Sementara itu, PPNPN baru bertugas sebagai sebagai satuan pengamanan (satpam).

  • Balai Bahasa Provinsi Aceh Persiapkan Diri Menuju ZI-WBK

    Balai Bahasa Provinsi Aceh Persiapkan Diri Menuju ZI-WBK

    Perencanaan yang matang menentukan keberhasilan. Kata orang, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Untuk memulai proses persiapan pembangunan Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), Balai Bahasa Provinsi Aceh mengadakan rapat persiapan pada Rabu (23/12/20) di Aula Dr. Abdul Djunaidi, M.S., Balai Bahasa Provinsi Aceh.

    Agenda utama rapat adalah penyampaian dan pembahasan laporan kunker Tim Persiapan Pembangunan ZI-WB ke Balai Bahasa Provinsi Bali (BBPB)(14-17/12) lalu. Laporan umum disampaikan oleh ketua tim, Baun Thoib Soaloon SGR yang memaparkan beberapa poin penting temuan tim.

    “Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULP) di BBPB saya kira merupakan hal yang paling menonjol dan harus kita contoh. Termasuk kita harus belajar dari mereka tentang pengelolaan jurnal, karena Aksara sudah meraih akreditasi SIENTA 2”, papar Baun. Sementara itu, laporan perbidang disampaikan oleh setiap anggota sesuai dengan tugas masing-masing.

    Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh staf dan dipimpin oleh Kasubbag. TU, Agus Priatna. “Mewujudkan instansi yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan bebas korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pimpinan. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh staf untuk mengikuti rapat penting ini. Mudah-mudahan tim persiapan nanti dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kita langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam pembangunan ZI-WBK berdasarkan hasil kunker ke BBPB”, katanya ketika membuka rapat.

    Sementara itu, Kepala BBPA, Karyono, S.PD., M.Hum. dalam arahannya menekankan pentingnya setiap pegawai, baik yang PNS maupun PPNP meningkatkan kinerja dan kedisiplinan serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

    “Tugas saya di sini membenahi. Kita sudah jauh ketinggalan. Padahal SDM kita tidak kalah dari balai lain. Sarana dan prasarana yang kita miliki juga cukup memadai. Masalahnya barang kali adalah komitmen dan tanggung jawab kita yang belum maksimal. Jadi, mari sama-sama kita perbaiki.” Demikian, pesan Pak Karyo yang baru beberapa bulan menakhodai BBPA.

    “Saya berkomitmen untuk mengangkat citra BBPA menjadi salah satu balai terbaik dan diperbincangkan di Senayan karena prestasi. Tugas itu akan lebih ringan jika seluruh warga balai terlibat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing”, pungkas mantan Kepala Balai Bahasa Bengkulu ini.

  • Balai Bahasa Provinsi Aceh Kunker Ke Balai Bahasa Provinsi Bali

    Balai Bahasa Provinsi Aceh Kunker Ke Balai Bahasa Provinsi Bali

    Selama empat hari (14-17 Desember 2020), Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh (BBPA), Karyono, S.Pd., M.Hum. meminpin tim persiapan pembangunan Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Bahasa Provinsi Bali.

    “Kunker ini bertujuan untuk belajar secara langsung proses pembangunan ZI-WBK yang kita rencanakan segera kita mulai awal tahun 2021. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman yang terlibat dalam tim ini untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi dan pengalaman sebanyak-banyaknya di sana”, ucap Kabalai kepada redaksi (Selasa, 8/12) setelah rapat persiapan tim.

    Tim kunker BBPA terdiri dari perwakilan staf perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelola BMN, dan tiga orang staf teknis.

    “Kita memilih Balai Bahasa Provinsi Bali karena prestasi mereka sebagai salah satu instansi di lingkungan Badan Bahasa yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi penerapan ZI-WBK tahun 2019. Balai Bahasa Provinsi Bali (BBPB) sekarang menjadi rujukan dan model”, tambahnya.

    Sementara itu, Toha Maksum, M.Ag. (Kepala BBPB) dalam paparannya tentang pembangunan ZI-WBK menyampakan bahwa tahapan penting proses perubahan menuju ZI-WBK adalah penguatan komitmen bersama yang dimulai dari komitmen pimpinan.

    “Ikan itu busuk dari kepalanya, bukan dari ekor atau perutnya”, ujarnya beranalogi. “Tapi, saya yakin Pak Karyono dapat menjadi model anutan di Aceh. Beliau orang yang jujur dan apa adanya. Itu modal penting dalam menggerakkan perubahan”, ungkapnya dengan nada optimis di sela-sela diskusi yang berlangsung di Aula BBPB, Selasa (15/12) siang.

    Melengkapi paparan Kepala, Kasubbag. TU, staf perencanaan, koodinator SPI, dan koodinator pelayanan BBPB turut pula membagikan pengalaman mereka dalam proses penyiapan dokumen, peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas, serta pelayanan lembaga sesuai peran masing-masing di hadapapan tim kunker BBPA.

    Selain mendalami materi pembangunan ZI-WBK melalui diskusi panel, Tim Kunker juga melakukan observasi dan wawancara tentang mekanisme kerja berbagai seksi pelayanan yang ada di BBPB.